Mataharinews.com-Medan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk mengawasi dan menjamin keamanan produk pangan olahan yang dihasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor saat menerima audiensi Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait bersama tim BBPOM di ruang kerja Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (6/10/2026).
Pada kesempatan itu, Pj Sekda menyampaikan bahwa Gubernur Sumut juga memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dengan menyediakan hingga 10.000 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Sumut. Timur juga menyambut baik usulan BBPOM Medan untuk membangun fasilitas produksi bersama yang dibangun pemerintah dan dapat digunakan oleh pelaku UMKM.
“Kita berharap dengan melakukan pengwasan bersama seluruh stakeholder maka bukan hanya kuantitas, juga kualitas produksi UMKM di Sumut juga naik kelas. Langkah ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing pangan nasional, khusunya produk olahan pangan UMKM yang diekspor,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BBPOM Medan Mojaza Sirait memaparkan sejumlah poin yang memerlukan kolaborasi, seperti pengawasan terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
Selain itu, BBPOM Medan juga melakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan UMKM. Pihaknya selama ini selalu berkoordinasi dengan Dinas Perindag dan ESDM Sumut dalam melakukan pendampingan UMKM dan pengawasan produk ekspor.
“Karena negara luar mempunyai standar sendiri dalam pengawasan produk pangan olahan yang masuk ke negaranya. BBPOM sendiri telah mengeluarkan 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap tahunnya,” sebutnya.
Untuk itu, ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat/kelayakan produk yang beredar demi melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
