Mataharinews.com-Medan. Wali Kota Medan, Rico Waas, mengatakan bahwa pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Medan tahun 2027 akan segera dilakukan.
“Secepatnya akan dilakukan rapat pembahasan UMK Medan 2027,” ujarnya di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Dinas (Kadis) Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan SKM MKM, mengatakan bahwa Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kota Medan akan mulai membahas usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2027 pada Senin (23/11/2026).
“Senin akan mulai dibahas bersama unsur-unsur Depeda Kota Medan,” ujarnya, saat dihubungi Kamis (19/11/2026) sore.
Ramaddan mengatakan, pembahasan UMK ini akan melibatkan unsur serikat buruh, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Badan Pusat Statistik, dan akademisi.
“Kita harapkan pembahasan ini dapat berjalan sesuai jadwal. Sehingga tanggal 24 atau 25 sudah ada hasilnya untuk diusulkan kepada Gubernur Sumatra Utara,” tuturnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, beberapa waktu lalu sudah meminta agar pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai tanggal 21 November 2026. Sedangkan UMK baik kabupaten maupun kota ditargetkan tanggal 26 November 2026.
“Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan dan untuk kabupaten/kota tanggal 26 November,” kata Tito, Selasa (17/11/2026).
Tito meminta kepala daerah, khususnya gubernur, menginstruksikan dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing untuk segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta kalangan pengusaha.
Menurut dia, komunikasi dan mediasi perlu dilakukan agar penetapan upah minimum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.
