Mataharinews.com-Jakarta. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengungkap masih terdapat kekurangan anggaran untuk tahun anggaran 2027. Total backlog anggaran Basarnas mencapai Rp 2,29 triliun.
Hal itu disampaikan Kepala Basarnas Mohammad Syafii dalam rapat bersama Komisi V DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Dia mengatakan pagu anggaran 2027 sebesar Rp 1,56 triliun, sedangkan kebutuhan mencapai Rp 3,86 triliun.
“Pagu kebutuhan awal Basarnas sebesar Rp 3,86 triliun. Apabila pagu kebutuhan tersebut dibandingkan dengan pagu anggaran yang ada, yaitu Rp 1,56 triliun, maka akan terdapat backlog anggaran sebesar Rp 2,29 triliun,” kata Syafii.
Dia mengatakan tambahan pagu anggaran 2027 akan difokuskan pada kegiatan pengelolaan operasi SAR dan kesiapsiagaan SAR. Dia menjelaskan program teknis mendapatkan porsi 90,93%, sedangkan program dukungan manajemen sebesar 9,07%.
“Penambahan pagu anggaran tahun 2027 kami fokuskan pada kegiatan pengelolaan operasi SAR dan kesiapsiagaan SAR,” ujarnya.
“Bila dilihat dari penambahan pagu anggaran per program, program teknis mendapatkan tambahan jauh lebih besar yaitu 90,93% dibandingkan program dukungan manajemen sebesar 9,07%,” sambungnya.
Dia mengatakan backlog terbesar terdapat pada kebutuhan pengelolaan sarana dan prasarana SAR yang mencapai Rp 1,3 triliun. Sedangkan dalam paparan, untuk kebutuhan pengelolaan operasi SAR terdapat backlog Rp 26 miliar serta pengelolaan kesiapsiagaan SAR backlog Rp 22 miliar.
“Backlog terbesar adalah pengelolaan sarana dan prasarana SAR dengan nilai sebesar Rp 1,3 triliun,” ujarnya.
Syafii mengatakan kegiatan Prioritas Nasional sebesar Rp 573,52 miliar. Dia menjelaskan hal itu meliputi pengadaan peralatan SAR, pemeliharaan prasarana SAR, hingga pelatihan protokol keselamatan.
‘Untuk belanja modal Basarnas tahun 2027 sebesar Rp 55,3 miliar dibelanjakan untuk pengadaan peralatan high angle rescue, peralatan mountaineering, peralatan underwater rescue, peralatan EC Inasar, peralatan NAP Inasar, sistem komunikasi, mebelair asrama dan pemenuhan sarana-prasarana kantor SAR baru yang ada di Surakarta dan Banyuwangi,” paparnya.
Syafii mengatakan pihaknya juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,16 triliun kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Tambahan tersebut, kata dia, akan digunakan untuk memenuhi kekurangan anggaran pemeliharaan sarana-prasarana dan peralatan SAR, sistem komunikasi.
“Basarnas mengusulkan tambahan anggaran ke Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas sebesar Rp 2,16 triliun yang akan kami gunakan untuk membiayai, kekurangan pembayaran gaji calon pegawai Basarnas sebesar Rp 135,37 miliar. Kekurangan anggaran pemeliharaan sarpras peralatan SAR, sistem komunikasi, dan peralatan teknologi informasi sebesar Rp 213,57 miliar,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan efisiensi anggaran perjalanan dinas turut mengubah pola kerja di Basarnas. Namun, menurutnya, perjalanan dinas tetap dibutuhkan oleh Basarnas.
“Kami sampaikan bahwa Basarnas merupakan organisasi operasional yang membutuhkan perjalanan dinas sebagai bagian dari tugas dan fungsi Basarnas dalam penyelenggaraan operasi,” tuturnya.(dtc)
