Matahari News
Sumatera Utara

KUA-PPAS Sumut 2027 Disepakati, Pendapatan dan Belanja Daerah Bertambah Rp10,5 Miliar

Mataharinews.com-Medan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyepakati penambahan proyeksi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp10,5 miliar dalam finalisasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut merupakan hasil sinkronisasi lanjutan dengan mempertimbangkan masukan komisi-komisi DPRD Sumut serta penyesuaian sejumlah komponen anggaran.

Rapat sinkronisasi dan finalisasi tersebut berlangsung di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut, termasuk Ketua Banggar Ihwan Ritonga, serta dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor selaku Ketua TAPD bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam paparannya, Timur Tumanggor menjelaskan, setelah proses sinkronisasi dan finalisasi selama beberapa minggu terakhir serta menyerap hasil pembahasan komisi-komisi, rancangan struktur KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mengalami penyesuaian pada sisi pendapatan dan belanja daerah.

“Rancangan KUA-PPAS 2027 yang kita bahas sebelumnya sebesar Rp12.096.934.629.310. Setelah kita lakukan finalisasi dan sinkronisasi, pendapatan daerah menjadi Rp12 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp10.500.000.000,” ujar Timur Tumanggor di hadapan pimpinan dan anggota Banggar DPRD Sumut.

Penambahan pendapatan daerah sebesar Rp10,5 miliar tersebut berasal dari tiga komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni pajak daerah bertambah Rp4 miliar, retribusi daerah bertambah Rp5,5 miliar, serta lain-lain PAD yang sah bertambah Rp1 miliar.

Seiring dengan penyesuaian pendapatan, belanja daerah juga bertambah Rp10,5 miliar, dari semula sekitar Rp12,221 triliun menjadi sekitar Rp12,232 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer masih mengacu pada surat Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan nilai yang sama untuk sementara waktu, begitu pula pos lain-lain pendapatan yang sah.

Pada sisi belanja daerah, penyesuaian tersebut juga diikuti pergeseran internal antara belanja operasi dan belanja transfer. Belanja operasi berkurang Rp50 miliar, sedangkan belanja transfer, khususnya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), bertambah Rp60,5 miliar.

Untuk struktur pembiayaan Tahun Anggaran 2027, proyeksi surplus maupun penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp125 miliar, tanpa pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat Rp125 miliar, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan diproyeksikan dalam posisi berimbang atau nol.

Selain pembahasan struktur makro KUA-PPAS 2027, rapat juga menyinggung tindak lanjut penataan organisasi dan anggaran perangkat daerah, termasuk peralihan anggaran serta tenaga alih daya (outsourcing) sebanyak 35 orang akibat pemisahan urusan Sumber Daya Air (SDA) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Pembahasan turut mencakup pencairan hibah bidang kesejahteraan rakyat (Kesra), seperti bantuan rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Hibah yang memenuhi ketentuan Tahun Anggaran 2026 akan dicairkan sesuai aturan yang disepakati, sedangkan yang belum memenuhi ketentuan pada tahun berjalan akan dianggarkan pembayarannya pada Tahun Anggaran 2027.

Di akhir paparan rekapitulasi hasil finalisasi KUA-PPAS 2027, pimpinan rapat meminta persetujuan peserta terhadap hasil pembahasan. Kesepakatan tersebut disambut persetujuan peserta rapat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai tahapan penyusunan anggaran daerah.

Related posts

Erupsi Gunung Sinabung: Polri Gelar Pengamanan Wilayah, Kerahkan 176 Personel

Yosua

Pemprov Sumut Targetkan RSU Haji Medan Pertahankan Akreditasi Paripurna, Mutu dan Keselamatan Pasien Jadi Prioritas

Yosua

Pemprov Sumut-Pusat Siapkan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi, Siapkan Opsi Operasi Modifikasi Cuaca

Yosua

Leave a Comment