Mataharinews.com-Jakarta. Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset diatur terkait Badan Pengelolaan Aset Rampasan. Badan tersebut akan bertanggung jawab kepada Presiden.
“Ya, jadi mekanisme di dalam undang-undang ini. Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Iya. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR,” kata Tandra kepada wartawan Kamis (18/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan pemerintah sempat mengusulkan dewan dalam pertimbangannya. Namun, DPR meminta sebagai badan supaya memiliki otoritas untuk memerintah.
“Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif,” kata dia.
Legislator Golkar ini mengatakan Badan Pengelola aset rampasan ini bersifat independen. Badan tersebut diatur supaya tak ada intervensi dalam penerapannya.
“Jadi, badan pengelolaan aset itu, ya bertugas untuk, ya menyimpan, merawat, ya, menjual, Iya. Apa lagi? Ya, itu semua di tangan dia. Jadi kenapa badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari apa ya, intervensi macam-macam,” imbuhnya.
Selain itu, anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengungkapkan bahwa pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil perampasan akan bertanggung jawab kepada presiden. Menurut Rudianto, pembentukan badan khusus ini diperlukan agar aset-aset yang telah dirampas dapat dikelola melalui lembaga tersendiri.
“Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” kata Rudianto dikutip dari laman resmi DPR RI.(dtc)
