Sidang Gugatan Class Action PDAM Tirtanadi, Hakim Marahi Kuasa Hukum Gubsu Karena Ini

Medan- Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik memarahi Tulus Naibaho selaku kuasa hukum dari Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi. Karena telat hadir pada sidang Class Action terhadap PDAM Tirtanadi Sumut ‎di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/11) siang, sekitar pukul 11.10 WIB.

Tulus Naibaho merupakan perwakilan kuasa hukum yang diutus dari Biro Hukum Pemprov Sumut‎. Sesuai dengan jadwal sidang digelar hari Senin setiap pekannya dengan jadwal sidang Pukul 10.00 WIB. Namun, ia hadir dalam sidang sekitar pukul 11.05 WIB. Dengan ini, Tulus Naibaho telat sekitar 1 jam.

‎Sidang berlangsung sekitar 10 menit, Tulus Naibaho yang mengenakan pakaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk kedalam ruang sidang Cakra 1 di PN Medan. Melihat kedatangan Tulus Naibaho, Erintuah Damanik langsung memarahinya.

“Berapa jam dari Pemprov Sumut ke PN Medan ini?. Kemarin sudah ditetapkan ‎jadwalkan sidangnya. Sudah satu jam lebih kami menunggu anda,” hardik Erintuah Damanik kepada Tulus, yang duduk bersama 3 Kuasa hukum dari PDAM Tirtanadi Sumut.

Tulus Naibaho yang mengaku salah, hanya terdiam saja, Saat direpeti Majelis Hakim‎. Kemudian, majelis hakim melanjutkan sidang dengan agenda kelengkapan berkas kuasa tergugat dari PDAM Tirtanadi Sumut. Dalam perkara Class Action tergugat 1 adalah PDAM Tirtandi Sumut dan tergugat 2 Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi.

PDAM Tirtanadi Sumut memberi kuasa kepada pengacara kondang, yakni Irham Buana, Abdul Hakim Siagian dan M. Nurdin Siregar.‎ Sedangkan, Erry Nuradi Pemprov Sumut memberikan kuasa kepada Tulus Naibaho. Setelah keempat pengacara itu, menunjukan kuasanya. Majelis hakim melanjutkan sidang tersebut.

Erintuah Damanik memerintahkan kepada kuasa hukum atau diberikan kuasa terhadap Class Action dari konsumen PDAM Tirtanadi Sumut untuk melampirkan identitas konsumen yang dirugikan PDAM Tirtanadi Sumut dalam pelayanan distribusi air.

“Kami meminta identitas nasabah (konsumen). Mana tau perkara ini dikabulkan. Sama siapa-siapa ganti rugi ini disalurkan. Rambut sama hitam kita, hati siapa yang tahu. Itu maksod kami dari majelis hakim meminta identitas berupa foto copy konsumen dalam perkara ini,” tutur Erintuah Damanik.

Majelis hakim meminta identitas konsumen PDAM Tirtanadi Sumut itu, secara bertahap. Kemudian, Ibrahim Nainggolan selaku penerima kuasa gugatan class action‎ ‎menyanggupi permintaan majelis hakim tersebut.

Selanjutnya, Majelis Hakim menunjuk Hakim Syahriana sebagai mediator dalam mediasi antara penggugat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan dan tergugat dari PDAM Tirtanadi Sumut dan Gubernur Sumut.

“Silakan menunggu konfirmasi dari majelis Syahriana selaku mediator. Untuk mediasi dengan waktu 30 hari. Dengan ini, sidang saya tutup,” ucap Erintuah Damanik sembari mengetuk palu.

Diluar sidang, Abdul Hakim Siagian mengatakan sah-sah saja setiap orang melakukan gugatan Class Action melalui PN Medan atas pelayanan buruk ‎diberikan PDAM Tirtanadi Sumut kepada konsumen.

“Gugatan ini, sebagai bentuk demokrasi di negara ini. Ada hak dirugikan dari konsumen. Kita harapkan selesai ditingkat mediasi,” ucap Abdul Hakim Siagian Kepada wartawan di PN Medan, kemarin siang.

Abdul Hakim Siagian menjelaskan pihaknya akan mengikuti seluruh tahapan gugatan ini. Termasuk menghadapi mediasi dilakukan antara penggugat dan tergugat untuk menghasilkan musyawarah dan mufakat kedua bela pihak.

“Kita merespon baik atas mediasi ini. Kita harapkan selesai ditingkat mediasi ini. Belum sampai ke pokok materi permasalahan. Namun, dari mediasi bisa menghasil musyawarah dalam mediasi itu,” kata pengacara senior itu.

Sebelumnya, sebanyak 38 orang pengecara tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan menyampaikan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan class action terhadap PDAM Tirtanadi Sumut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/11) lalu.

‎Gugatan class action ini, dilakukan bertujuan untuk menggugat direksi PDAM Tirtanadi Sumut atas kinerja buruk dengan gangguan pemenuhan air minum atau mati air terjadi pada 20 hingga 24 Oktober 2017, lalu. Membuat masyarakat di kota Medan mengalami krisis air. Dengan masyarakat selaku konsumen dirugikan atas gangguan pemenuhan air minum.

Berkas setembal 11 halaman itu, disampaikan puluhan pengecara kondang di Medan melalui Meja Pelayanan Terpadu di PN Medan. Berkas disampaikan berdasarkan keluhan masyarakat yang diterima di posko pengaduan DPC Peradi Medan di jalan Sei Rokan, Medan.(mn)

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *