Samsat Polres Pematang Siantar Prioritas, Polda Sumut Diminta Tingkatkan Pelayanan Publik

 

Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw bersama pejabat utama Polda Sumut dan Ketua Ombudsmen Sumut Abyadi Siregar saat melakukan vidcon dengan Kapolri. (istimewa)

Medan- Tahun ini Polda Sumut akan menindaklanjuti laporan Ombudsman RI tentang pelayanan publik di jajaran polres khususnya pelayanan SIM dan SKCK. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat melakukan vidcon Kapolda Sumut dan Ketua Ombudsmen Sumut, di Lantai 4 Mapolda Sumut, Rabu (3/1).

Dalam vidcon tersebut, Kapolda memaparkan permasalahan infrastruktur Samsat Polres Pematang Siantar agar segera dicarikan solusinya. Dir Lantas diminta agar segera meninjau Samsat Polres Pematang Siantar dan koordinasikan terkait rencana pinjam pakai lahan Pemkab Simalungun.

“Optimalkan Tim Saber Pungli di tiap daerah,” ujarnya saat memaparkan atensi dari Ombudsman RI.

Irjen Pol Paulus Waterpauw juga memaparkan tentang tahun 2018 yang merupakan tahun politik. Dia meminta segara melakukan koordinasi dalam merencanakan kegiatan pengamanan Pemilukada 2018.

Kemudian, Kapolda juga memberikan arahan tentang evaluasi kegiatan Ops Lilin Toba 2017, para Kasat Intel agar memberikan perkiraan intelejen yang tajam kepada Kapolres, sehingga dapat diantisipasi setiap kerawanan, Pos Pengamanan (Pospam) bukan sebagai tempat berkumpul anggota, tetapi tempat melayani masyarakat, pengecekan kesiapan personel dan sarpras harus sering dilakukan dan Irwasda, Dir Sabhara dan Dir Lantas agar segera lakukan Anev terkait Ops Lilin Toba 2017.

Sementara itu, dalam vidcon itu, Kapolri Jendral Tito Karnavian memberi nilai hasil survei sebagai bahan evaluasi internal Polri.

Kapolri juga mengucapkan terimakasih kepada personel Polri sehingga Ops lilin dan berbagai kegiatan Polri dapat berjalan dengan baik.

Dari hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah mencapai angka 70% (76% Politik dan Keamanan, 61% Penegakkan Hukum, 55% Ekonomi, 72% Kesejahteraan Sosial). Sedangkan Polri mendapat peringkat ke-3 (70,2 %) sebagai lembaga dengan citra terbaik.

“Anggota Polri dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi harus mempunyai keinginan dalam hal memperbaiki citra Polri/Public Trust terhadap Polri,” sebut Tito.

Sesuai program Promoter Polri, papar Kapolri, Polri telah melakukan 3 program yakni peningkatan kinerja baik diantaranya peningkatan pelayanan publik, profesional, penegakkan hukum dan mantapkan Harkamtibmas. Yang kedua perbaikan Kultur yang terdiri dari minimalisasi perilaku, hilangkan arogansi kekuasaan dan hilangkan tindakan kekerasan. Dan ketiga, manajemen media yang terdiri dari media conventional dan media sosial.

Dalam arahannya, Kapolri ingin menciptakan iklim kompetitif antar daerah terkait inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri.

Sedangkan pemaparan Ketua Ombudsman RI, tentang pemerintah telah membentuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai wujud meningkatkan pelayanan pemerintah kepada publik. UU No. 37 tahun 2008, Ombudsman dibentuk dengan fungsi pengawasan terhadap seluruh instansi pemerintah, dan pelayanan laporan masyarakat terkait kinerja instansi pemerintahan.

Ombudsman telah melakukan 3 poin kegiatan utama seperti menindaklanjuti laporan masyarakat, investigasi dan survei terhadap kinerja seluruh instansi pemerintah. Survei yang dilakukan Ombudsman terhadap Polres-Polres khususnya di bagian pelayanan SIM dan SKCK. Selanjutnya Ombudsman akan melakukan survei terhadap pelayanan publik di bagian SPKT. Hasil survei tersebut agar dapat dijadikan sebagai wujud bahan evaluasi Polri dalam meningkatkan citra Polri di masyarakat. (mt2)

 

 

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *