Pemerintah Belum Berpihak Pada Petani Kelapa Sawit Rakyat

Medan- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menilai,banyak regulasi yang dibuat pemerintah untuk kelapa sawit,UU,Perpres,Permen dan SE namun belum menyentuh substansi untuk pengembangan kelapa sawit nasional terutama kelapa sawit rakyat.

“Hampir dapat dikatakan bahwa pemerintah belum memihak untuk petani kelapa sawit rakyat,ujar Ketua Umum  APKASINDO Pusat, Anizar Simanjuntak didampingi Sekretaris Jenderal Asmar Arsyad kepada wartawan, Sabtu sore(25/11).

Namun di satu sisi,kata Anizar memberi apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi karena baru akhir tahun 2017 ini memberikan perhatian serius kepada kelapa sawit.Hal ini karena asing terutama UE dan NG0/LSM dalam maupun luar negeri semakin gencar melakukan kampanye negatif menyerang kelapa sawit Indonesia.

Padahal,sebutnya,Indonesia merupakan produsen terbesar kelapa sawit dunia dan merupakan industri strategis sebagai penghasil devisa,penyediaan tenaga kerja,pengembangan wilayah dan penghasil. Energi terbaruka biodisel.
Produksi CPO Indonesia tahun 2016 sebesar 35 juita ton,ekspor 20 juta ton dengan nilai 15 miliar dolar AS,tenaga kerja terserap hulu hilir sebanyak 5,5 juta orang dan lebih dari 40 juta orang Indonesia hidup dari kelapa sawit.

Di satu sisi,Indonesia dengan luas areal kelapa sawit hampir 12 juta hektar, dimana 5 juta hektar(43%) adalah petani kelapa sawit rakyat perkebunan besar swasta/asing 6 juta hektar dan perkebunan negara sekitar 800 ribu hektar.

“Jadi rahmat Tuhan yang diberikan ini wajib disyukuri,dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk bangsa dan tanah air,ucapnya. Namun sangat disayangkan kebijakan pemerintah tentang kawasan hutan,lahan gambut,sertifikasi lahan, akses modal perbankan, kebijakan BPDP-KS(Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) tidak ada rasa keadilan dan banyak lagi regulasi lain telah menghambat perkembangan kelapa sawit rakyat.

Disebutnya lagi,Perpres No 88/2017 tanggal 6 September tentang kawasan hutan dinilai sangat menyakiti petani kelapa sawit yang menetapkan dan menunjuk kebun kelapa sawit ada dalam kawasan hutan dan status lahannya lahan garapan. Padahal petani memiliki suraty-surat kepemilikan lahan saat ini diperkirakan ada 31.000 desa masuk dan diklaim dalam kawasan hutan yang luasnya mencapai 17 juta hektar.

Di samping itu,katanya, penunjukkan kawasan hutan dalam HGU oleh kementerian LHK berpotensi negatif pada perkembangan kelapa sawit nasional,pendapatan negara,kesempatan kerja dan pengembangan daerah yang harus menjadi perhatian serius Presiden RI.

“Model penunjukkan kawasan hutan oleh Kementerian LHK telah mencaplok dan menzalimi para petani dan perkebunan besar,ujarnya.

Juga kebijakan penetapan aturan berubahnya kawasan gambut menjadi kawasan lindung menyebabkan lahan HTI(Hutan Tanam Industri) seluas 780 ribu hektar dan kebun kelapa sawit seluas 1.020.000 hektar harus dimusnahkan.

Kawasan Lindung Ekosistem Gambut(KLEG) pada lahan gambut yang ditetapkan dengan PP no57/2016 dalam moratorium gambut dalam kawasan lindung juga telah mencederai petani kelapa sawit dan HTI.

Selain itu sertifikasi lahan untuk petani kelapa sawit sampai saat ini belum dibantu pemerintah.Pemerintah sampai saat ini telah memberikan prona kepada 2,6 juta sertifikat tapi bukan untuk petani kelapa sawit.Sepertinya pemerintah hanya terfokus bantuan peremajaan untuk petani kelapa sawit plasma yang sudah teratur kelengkapan manajemennya.Sedangkan bantuan untuk petani kelapa sawit mandiri belum ada.

Demikian pula akses perbankan juga menjadi hambatan bagi petani kelapa sawit dalam mengembangkaN usaha dan peremajaan tanaman.Kebijakan OJK(Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberlakukan tidak akan memberikan pinjaman kepada dunia usaha perkebunan dan petani kelapa sawit yang kebunnya tidak sustainabel.

BPDPI-KS yang dibentuk berdasarkan Perpres 61/2015 pada awalnya merupakan angin segar bagi dunia usaha perkebunan dan petani kelapa sawit. Tiga pilar utamanya yakni peremajaan kelapa sawit rakyat,perbaikan infrastruktur dan pengembangan biodisel belum berpihak secara adil. Dana sawit dari pengusaha dan petani sawit yang sudah dihimpun sekitar Rp 12 triliun,hampir semuanya digunakan untuk pengembangan biodisel.

“Jadi mana untuk petani kelapa sawit yang harusnya mendapat porsi lebih besar.tanya Anizar didampingi Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap,Teuku Amir Hussein DPW Apkasindo Aceh dan Bendahara Umum DPP Ir B Purba MP.

Para petani tidak tahu kemana mau mengadu atau menggugat karena semua tidak ada memberi respon positif dari pemerintah.

Jadi dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi,kami petani kelapa sawit Indonesia bermohon dapat fokus membentuk Kementerian Perkebunan agar fokus dapat mengelola perkebunan kelapa sawit.

“Petani kelapa sawit rakyat yang luasnya hampir 5 juta hektar belum ada satu pun PKS(Pabrik Kelapa Sawit) dimiliki petani,ujarnya sambil menyebutkan perlunya membantu program peremajaan kelapa sawit rakyat seluas 2,5 juta hektar.(mn)

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *