MATAHARINEWS.com

Mewartakan dengan Terang Benderang

Minggu,20 April 2014

Update04:01:37 WIB

Anda berada di sini: Nusantara Sumatera Masyarakat Sipil Partisipasi Dalam Penegakan Hukum

Masyarakat Sipil Partisipasi Dalam Penegakan Hukum

  • PDF

Mataharinews.com, Banda Aceh Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Banda Aceh, KontraS Aceh bekerjasama dengan Polda Aceh dan didukung oleh IOM, mengadakan diskusi tentang partisipasi dan sinergisasi masyarakat sipil dalam penegakan hukum di Aceh.

Kegiatan tersebut dihadir oleh masyarakat sipil dan pihak kepolisian yang ada diwilayah Aceh untuk bisa membangun pemahaman bersama dalam menegakan hukum. Acara diskusi tersebut dibuka langsung oleh Direktur Bina masyarakat (Dir Binmas) Polda Aceh, Kombes Pol Agus Nugroho dan dipandu oleh Nasruh Marzuki.

Wakil direktur bidang operasional LBH Banda Aceh, M. Alhamda mengatakan diskusi ini dilakukan untuk membangun pemahaman antara masyarakat sipil dengan kepolisian dalam rangka penegakan hukum di Aceh, supaya dengan adanya diskusi ini bisa memberikan dukungan semua pihak dalam penegakan hukum.

Dengan adanya diskusi seperti ini bisa membuka ruang kepada masyarakat sipil dalam hal penegakan hukum di Aceh, asumsi selama ini pihak kepolisian merasa tersudutkan atau disalahkan oleh masyarakat sipil, maka dengan adanya diskusi bisa membangun kepercayaan dan menghilangkan rasa kecurigaan dari kepolisian terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Aceh.

Sampai saat ini masih dirasakan bahwa masyarakat sipil masih belum maksimal dalam berpartisipasi dan mendukung tugas-tugas kepolisian dalam penegakan hukum, salah satu penyebab adalah masih lemahnya pemahaman masyarakat sipil terhadap tugas penegakan hukum dan juga pemahaman tentang kewajiban hukum. Sehingga proses penegakan hukum yang seharusnya dapat berjalan lebih optimal menjadi terhambat.

Alhamda juga menambahkan, pertemuan tersebut dapat melahirkan beberapa rekomendasi supaya ini menjadi pegangan bersama dalam hal kerjasama antara kepolisian dengan pihak masyarakat sipil menyangkut penegakan hukum yaitu mengoptimalkan forum komunikasi polisi dan masyarakat (FKPM) dengan melibatkan masyarakat sipil yang bergerak dibidang hukum dan HAM disetiap kabupaten/kota secara regular.

Peningkatan kapasitas pihak kepolisian maupun organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum dan HAM serta adanya komitmen bersama dalam memberikan rekomendasi organisasi masyarakat sipil di bidang hukum dan HAM. Ujarnya.

Reporter : Chariel Ariel