Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, PWI Ancam Keluar dari Dewan Pers

Solo- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mempertahankan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional (HPN) sebagai Harga Mati. Hal itu menjadi satu poin kesepakatan sarasehan PWI di Monumen Pers, Solo, Senin (30/4/2018).

Ketua PWI Solo Anas Syahirul Alim mengatakan, sarasehan yang dihadiri sekitar 100 orang itu menghasilkan lima poin. Poin pertama ialah PWI sepakat mempertahankan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional sebagai Harga Mati.

Hal itu berdasarkan pendekatan kesejarahan lahirnya Pers Nasional dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia melalui kongres pertama yang diikuti insan pers di seluruh Tanah Air, pada 9 Februari 1946, di Monumen Pers, Solo.

“Hingga kini tidak ada momentum sejarah lain yang dapat mengungguli peristiwa tersebut,” kata dia dalam rilisnya, Selasa (1/5/2018).

Kemudian, peserta sarasehan meminta seluruh kekuatan PWI dari pusat hingga kabupaten/kota untuk menyosialisasikan HPN melalui komunikasi ke banyak pihak. Termasuk Presiden dan pimpinan DPR hingga masyarakat luas serta pembuatan buku putih tentang HPN. Hal ini untuk menjawab munculnya upaya dari pihak-pihak yang menggencarkan kampanye hitam terhadap pelaksanaan HPN selama ini.

Poin ketiga ialah pelaksanaan HPN setiap 9 Februari dalam implementasinya terbukti memberi manfaat yang besar kepada masyarakat terutama daerah yang menjadi tuan rumah. “Manfaat dari aspek ekonomi, pengembangan pariwisata dan promosi daerah,” ujarnya.

Kemudian, peserta sarasehan menuntut statuta keterwakilan Dewan Pers secara proporsional. Mengingat hingga kini, ketidakproporsionalan keterwakilan sangat merugikan PWI yang memiliki anggota terbesar.Sebanyak 90% lebih wartawan di Tanah Air adalah anggota PWI.

Terakhir pihaknya mengajak PWI di seluruh Tanah Air dan PWI Pusat secara delegasi untuk menemui Ketua Dewan Pers guna menyampaikan tuntutan tersebut.

“Agendanya sebelum bulan puasa Ramadan 1439 Hijriah harus sudah diterima oleh Dewan Pers. Bila tuntutan di atas tidak membuahkan hasil, maka mengajak seluruh kekuatan PWI se-Tanah Air untuk memboikot seluruh program Dewan Pers serta keluar dari Dewan Pers,” ujarnya.

Sarasehan dihadiri Plt Ketua Umum PWI Pusat Sasongko Tedjo, Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS, dan Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Sihono HT. Lalu para pengurus PWI Jateng, PWI Solo dan PWI Yogyakarta. Kemudian para pengurus PWI kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan Solo. Serta sesepuh dan para senior PWI dan pengamat media. (rel)

Recommended For You


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *