Gubsu Tengku Erry “Curhat” Tentang Pengalaman Kepemimpinannya di Hadapan Para Tokoh Melayu

Medan – Ini boleh dikata ungkap “Curhat” (curahan hati) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si tentang pengalaman kepemimpinannya, selama ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) periode 2013-2018 yang diawali dengan kedudukan sebgai Wakil Gubsu. Ia menjabat sebagai Gubsu definitive setelah Gubsu Gatot Pujonugroho diberhentikan karena dijatuhi hukuman dalam kasus korupsi.

Saat menyampaikan kata-kata sambutan dalam acara silaturrahmi dan mengantar purnabhakti dirinya sebagai Gubsu yang akan berarkhir pada 16 Juni 2018 mendatang, yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) serangkai berbuka pusa bersama, mantan Bupati Serdang Bedagai dua periode ini agaknya ingin membongkar segala isi hatinya selama ini. Detail uraiannya mungkin menjadi tak habis hanya karena dibatasi waktu. Maklum, ia naik podium seusai makan bersama ba’da magrib, sementara waktu Isya dan taraweh telah menghadang.

Namun curhatnya cukup panjang lebar, mulai mengenai model kepemimpinannya yang “mengikuti” gaya kepemimpinan abangnya, alm Tengku Rizal Nurdin semasa menjai Gubsu dahulu, cara-caranya menghadapi desakan permintaan bantuan pengangkatan pejabat berbau KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), keberhasilan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan yang dipimpinannya, hingga keprihatinan tentang masyarakat Melayu Sumut yang hingga kini belum dapat bersatu.

“Jadi, saya mengikuti cara-cara kepemimpinan kakak (abang) saya, (almarhum) bang Rizal (Nurdin), menjalankan pemerintahan dengan adil dan tidak KKN,” ujarnya pada acara yang berlangsung di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman No. 41 Medan itu. Sejumlah tokoh masyarakat Melayu yang juga merupakan pengurus PB ISMI hadir, di antaranya Prof Dr H Djohar Arifin Husein SH, H Syarifuddin Siba SH, MH, Prof Dr Muhammad Hatta, Prof Basyaruddin MS, Prof Subhilhar, Prof Dr H OK Saidin SH, M.Hum, Prof Khairil Ansyari, Dr Silfana Sinar, Dr H Ismail Effendy M.Si, Prof Ilmi Abdullah, Dr Syahyan Asmara M.Si, OK Zulkarnain SH, MM, Dr Isa Indrawan, Datuq Adil F Haberham SE, Drs Azrin Marydha, Dr Safwan Hadi Umry, Drs H Haris Fadillah M.Si, Ir Tengku Fahmi Djohan M.Si, Dr Hj Chairul Bariah SH, Dr Wan Anayati, Hj Nuryandi, Tengku Muchairat, Taufiqurrahman SE dan lainnya. Selain itu juga hadir Sekda Provsu yang baru Dr Ir Hj Sabrina M.Si, Sultan Kualuh T Zulkifli, ustadz KH Zulfikar Hajar Lc.

Tengku Erry menyinggung tentang betapa sesungguhnya (alm) Tengku Rizal Nurdin dahulu ingin menolak saat ditugaskan menjadi Gubsu. Kala itu Rizal, seorang TNI berpangkat Mayor Jenderal, menjabat sebagai Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB). Suatu hari ia dipanggil ke Jakarta oleh Panglima TNI Jenderal Faisal Tanjung. Singkat cerita, Panglima menyampaikan bahwa Rizal akan “ditugaskan” sebagai Gubernur Sumatera Utara. Ini tak mengherankan, sebab kala itu pemilihan gubernur dilakukan melalui mekanisme di DPRD Provinsi setempat.

“Saya masih ingat. Saat itu, bang Rizal bertanya, apakah ia mempunyai pilihan atau itu sebuah perintah. Panglima mengatakan itu perintah. Jai sebagai prajurit bang Rizal tidak bisa menolak, harus melaksanakanperintah. Kalau bisa, tentu ia akan menolaknya,” ungkap Erry yang saat ini juga menjabat Ketua Umum PB ISMI tersebut.

Dikatakannya, karena tidak bisa menolak maka Tengku Rizal menyampaikan siap melaksanakan perintah menjadi Gubsu dengan sarakat, yaitu ia harus lebih dulu ditarik dari jabatan Pangdam I/BB. Penyebabnya, Rizal tidak mau dikatakan masyarakat mengkondisikan dirinya menjadi gubernur karena sedang menjabat Pangdam. Karena itulah, sebelum proses mengikuti pemilihan Gubsu ia ditarik dari jabatan Pangdam I/BB.

“Jadi, bang Rizal dahulu maju menjadi Gubsu tidak dalam kedudukan sebagai Pangdam, dan sungguh-sungguh berusaha mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat. Tentu dibantu oleh lainnya, bang Syamsul tau banyak tentang perjuangan bang Rizal kala itu, karena ia ikut membantu,” tukas Tengku Erry dengan maksudkan H Syamsul Arifin (mantan Gubsu dan Ketua Umum PB Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) saat ini.

Lantas, semasa jabatanya Tengku Rizal menurut Erry, tidak mau melakukan KKN kendati banyak permintaan dari kalangan dekat termasuk dari kalangan warga puak Melayu. Ia berprinsip, bukan berarti karena ia anak Melayu menjadi Gubernur lalu semua SKPD atau pejabat harus anak Melayu, melainkan semua harus berdasarkan kemampuan serta pemenuhan persyaratan.

“Tetapi bukan berarti tidak ada anak Melayu yang menajdi pejabat, terbukti yang berkemampuan tetap bisa menjabat. Bang Syahyan (Asmara) juga termasuk di antaranya, ia tahu itu,” tambahnya. Seperti diketahui, pada masa Gubsu Tengku Rizal Nurdin memang Dr Syahyan Asmara M.Si “hijrah” ke Pemprovsu menjabat Kabiro Humasy lalu menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga hingga akhirnya menanjak menjadi Deputy Menpora di pemerintahan pusat.

Nah, Tengku Erry Nuradi pun mempersonafikasikan Tengku Rizal bagi dirinya. “Saya mengikuti cara kepemimpinan Bang Rizal, saya tidak mau terlampau KKN,” ujarnya.

Ia bercerita, selama masa kepemimpinannya sejak dari Wakil Gubsu hingga menjadi Gubsu (definitive) banyak permintaan bantuan dari kalangan dekat, termasuk dari kalangan warga Melayu, untuk mendapatkan jabatan tertentu. Tetapi ia selalu beralasan, harus ikuti prosedur yang telah ditentukan dan bila memang memiliki kemampuan dan kelayakan di tempat yang diinginkan tentu akan didapatkan. Sebab jika seseorang dipaksakan didudukkan pada suatu jabatan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, maka bisa merusak tata pelaksananaan pemerintahan itu sendiri.

“Dan lagi bagaimana kita tega, menempatkan seseorang di satu jabatan dengan memindahkan seseorang lainnya dari jabatan yagn diambil itu. Enak bagi yang ditempatkan tapi tak enak bagi yang dipindahkan. Sebab ada yang meminta di suatu jabatan, tidak mau kalau diberi pada jabatan yang lain,” tuturnya sembari menyebut jabatan-jabatan di Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) sebagai contoh yang banyak diminta.

“Jadi, jangan dikira enak jadi pejabat di zaman sekarang. Mungkin banyak yang bersedih saya tidak mencalonkan diri lagi menjadi Gubsu (pada Pilkada 2018), tetapi saya justru gembira karena lepas dari beban berat yang harus diemban. Karena permintaan-permintaan bantuan berbau KKN yang tak dapat saya penuhi, banyak kawan-kawan marah pada saya. Tetapi saya harus mengutamakan kepentingan pemerintahan, kepentungan untuk rakyat keseluruhan,” imbuhnya.

Dan menurut Erry, dengan keteguhan dan kesungguhan dalam kepemimpinan yang ia laksanakan terbukti Pemprovsu mampu mengukir prestasi, hal ini ditandai dengan sejumlah penghargaan yang diperoleh. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut Pemprovsu memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

“Kita memperoleh penilaian WTP dalam pengelolaan keuangan daerah selama tiga tahun berturut-turut, apa yang belum pernah dicapai Pemprovsu sebelumnya. Kitapun mendapat penilaian warga “hijau” atas pelaksanaan administrasi pemerintahan dari Ombudsman, ini sebuah prestadi yang nyata,” ungkap Erry.

BELUM BISA BERSATU

Saat menyinggung mengenai masyarakat Melayu, Tengku Erry terkesan masih prihatin. Bukan sekedar karena kemajuannya dibanding masyarakat lainnya, tetapi juga disebab belumnya bisanya masyarakat Melayu khususnya di Sumatera Utara bersatu membangun diri menghadapi tantangan dari luar.

Ia menyebutkan, masyarakat Melayu yang bergabung dalam berbagai organisasi kemelayuan acap kali menunjukkan perbedaan sikap dalam menghadapi persoalan. “MABMI saja sekarang ini ada dua, ada MABMI dibawah pimpinan bang Syamsul Arifin, ada MABMI versinya OK Arya,” bebernya. Seperti diketahui, Dato’ Seri H Syamsul Arifin SE terpilih secara aklamasi dalam Mubes MABMI di Medan, setelah itu OK Arya (yang dalam Mubes sempat berusaha mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PB) membentuk MABMI lagi. Kubu OK Arya juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan yang dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi, akhirnya gugatannya menjadi mentah.

“Jadi Melayu saja kita ini masih belum bersatu. Mengapa lah susah kali kita bersatu. Di kalangan internal perbedaan pendapat silakan saja, didiskusikan dan dicari jalan menyatukannya, semua permasalahan bisa diselesaikan. Tetapi perbedaan itu jangan ke luar, kalau ke luar kita harusnya bersatu,” urainya dengan nada harap.

Tengku Erry berharap, pasca kepemimpinannya nanti Pemprovsu dapat berjalan baik sesuai tata aturan yang berlaku. Apalagi ia telah meletakkan banyak dasar-dasar pemerintah yang baik dan pemerintahan yang bersih, sehingga gubernur selanjutnya “tinggal meneruskan” seraya berusaha meningkatkan.

“Saya berharap, pemerintahan ke depan nanti berhubungan dekat dengan pemerintahan pusat, agar pembangunan dari pusat bisa tetap lancar ke daerah. Kalau pemerintahan daerah tidak dekat dengan pemerintahan pusat, bisa akan sulit nanti,” ujarnya.

CENDERA MATA

Sebelumnya, H Syarifuddin Siba SH dalam “sekapur sirih” mewakili penyelenggara kegiatan menyebutkan, acara silaturrahmi dan mengantar purnabhakti Gubsu Tengku Erry adalah pertanda masyarakat Melayu tidak membiarkan Tengku Erry “berjalan sendiri”.

Dahulu ketika maju mencalonkan diri, masyarakat Melayu melalui tokoh-tokohnya juga menyelenggarakan silaturrahim dan memberikan dukungan kepada Tengku Erry, kendati setelah menjadi gubernur tidak ada “keistimewaan” masyarakat melayu di pemerintahan namun saat akan mengakhiri masa baktinya harus juga tetap mengantarnya. Ini adalah etika dan adab yang dijunjung tinggi.

“Kami tidak akan membiarkan tokoh kami, tokoh Melayu Tengku Erry berjalan sendiri. Bahkan kami akan akan tetap siap mengantarkan, jika nantinya Tengku Erry ingin menapak ke tingkat derajat yang lebih tinggi lagi,” ujar Siba yang ditengarai mengacu pada kemungkinan Tengku Erry mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2019 mendatang.

Menurut Siba, acara itu memang dikemas dengan undangan dalam jumlah terbatas pada tokoh-tokoh berkisaran seratusan orang. Hal ini disebabkan di lokasi acara tidak memungkinkan lebih dari jumlah tersebut, akibat di halaman samping rumah dinas tersebut yang biasa dapat dibangun teratak untuk acara, saat ini sedang dibangun sebuah bangunan permanen berupa pendoko rumah dinas Gubsu. Dari dtokoh yang diundang, ada sebagian yang tidak dapat hadir karena berbenturan dengan acara yang sudah lebih dahulu dikomitmenkan.

Pada acara itu, penyelenggara menyerahkan sejumlah cendera mata kepada Tengku Erry, berupa sebilah keris, peci yang penyerahannya diwakili Sultan Kuauh T Zulkifli. Sedangkan dua buah buku penyerahannya dilakukan oleh tokoh Melayu Batu Bara Prof Dr H OK Saidin SH, M.Hum, didampingi sejumlah tokoh lainnya. (am)

 

Foto: Gubsu Tengku Erry saat menyampaikan kata sambutan yang berkesan “curhat” pada acara silaturrahmi tokoh-tokoh Melayu mengantar purnabhakti tugasnya sebagai Gubsu. (ist)

Recommended For You


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *