GEMKARA Harus Jadi Alat Sosial Kontrol, Mubeslub Pilih Khairul Muslim Jadi Ketua Umum

Foto: Pimpinan Sidang H Darius SH, MH didampingi pimpinan sidang lainnya menyerahkan Pataka GEMKARA kepada Ketua Umum PB GEMKARA Khairul Muslim disertai pengurus baru lainnya. (Foto: Azrin Marydha)

Medan- Musayawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Kabupaten Batu Bara (GEMKARA) 2018 secara aklamasi memilih Khairul Muslim sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) GEMKARA periode 2018-2023 serta Zulkarnain Achmad sebagai Ketua Harian, Syarkowi Hamid sebagai Sekretaris Umum dan Taufiq Doban sebagai Bendara Umum.

Selain itu juga secara aklamasi terpilih Prof Dr H OK Saidin SH, M.Hum sebagai Ketua Dewan Pembina. Mubeslub yang berlangsung di Asrama Haji Medan, Kamis 10 Mei 2018 tersebut juga mengesahkan Anggaran Dasar, menyusun program kerja dan mengeluarkan pernyataan sikap dan rekomendasi. Sedangkan kepada para pengurus terpilih bersama Ketua Dewan Pembina sekaligus diberi kewenangan untuk menysuun kepengurusan lengkap, serta membentuk tim perumus untuk menyusun Anggaran Rumah Tangga dan penyempurnaan putusan-putusan lainnya.

Pengukuhan para pengurus terpilih dilakukan dalam Mubeslub tersebut, ditandai dengan penyerahan Pataka GEMKARA oleh pimpinan sidang H Darius SH, MH, Hadi Hariadi dan Taufiq Doban kepada para pengurus baru yang diterima oleh Ketua Umum Khairul Muslim.

Dalam pidato pengukuhannya, Khairul Muslim menegaskankan komitmennya akan mengembalikan roh perjuangan GEMKARA yang dilahirkan sebagai wadah perjuangan untuk membentuk Kabupaten Batu Bara melalui pemekaran Kabupaten Asahan, agar cepat terwujud kesejahteraan masyarakat Batu Bara. Namun, katanya, setelah terjadi pemekaran ternyata GEMKARA tidak mampu mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, GEMKARA berupaya ikut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan tehadap jalannya pemerintahan dan pembangunan. Bila peran dan tanggung jawab moral atas sejarah tersebut mendapat rintangan dari kekuasaan, pilihan terakhir kita adalah turun ke jalan. Demo adalah jalan terakhir setelah proses hukum tersumbat,” ujar Khairul yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua PWI Sumut itu.

Ketua SC Mubeslub GEMKARA Prof Dr H OK Saidin SH, M.Hum saat memberikan pencerahan kepada peserta Musbelub sebelum memulai sidang-sidang. (ist)

Memang diakui,  dalam perjuangan pemekaran tempo hari, massa GEMKARA terpaksa melakukan demo lantaran penguasa saat itu (Bupati Asahan) menentang pemekaran karena kepentingan kekuasaan. Padahal sesuai kajian akademis, sosiopolitis, historis dan undang-undang, wilayah Batu Bara sangat layak menjadi sebuah kabupaten. “Tapi itulah tantangan saat itu dan GEMKARA bersama elemen masyarakat lainnya mampu menembus tembok kekuasaan. Untuk itu sebagai bentuk rasa syukur, mari kita tunjukkan komitmen dan konsistensi GEMKARA mengawal pemerintahan Batu Bara agar tujuan dan cita-cita luhur perjuangan dapat terwujud,” tegas Khairul.

JADI ALAT KONTROL

Sementara itu Ketua Steering Committee Mubeslub Prof Dr H OK Saidin SH, M.hum dalam pencerahannya mengawali pelaksanaan sidang-sidang, antara lain meenjelaskan bagi pelaksanaan Mubeslub ini disebabkan pada situasi terakhir ini (GEMKARA) arahnya telah mulai melenceng, menyimpang dari khittah, menyimpang dari roh perjuangannya. “Kan itu alasan bagi kita membuat Mubeslub hari ini. Kalau tidak, kan tidak perlu Mubeslub ini,” ujarnya.

Prof OK Saidin juga mengungkapkan, Mubeslub ini juga diselenggarakan setelah legalitas hukumnya terpenuhi, yaitu dengan adanya berita acara pertemuan 8 Divisi GEMKARA (7 Divisi Kecamatan ditambah Divisi Medan) di Air Putih pada tanggal 1 April 2018 dengan hasil kesepakatan menyelenggarakan Mubeslub paling lambat tanggal 10 Mei 2018.

“Tinggal lagi, apa substansi isi yang akan kita capai dalam Mubeslub ini. Kita harus yakinkan diri kita, bahwa GEMKARA ini harus menjadi alat untuk control bagi siapapun yang menjalankan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Batu Bara. Harus berani kita mengatakan bahwa ‘kebijakan ini keliru’. Kontrol in penting, GEMKARA bisa melakukan konferensi pers untuk menyuarakan control yang kita lakukan,” tegas OK Saidin – tokoh Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Batu Bara (BP3KB) yang pada tahun 2000 dahulu berperan dalam menyusun naskah kajian bagi kelengkapan usulan pemekaran Kabupaten bagi pembnetukan Kabupaten Batu Bara tersebut.

Dikatakan, GEMKARA tidak masuk dalam struktur formal pemerintahan, tetapi secara nonformal apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah itu harus “sowan” kepada GEMKARA. “Apakah sebegitu besar kekuasaan GEMKARA, iya, alat control social itu memang besar. Persoalannya adalah, bagaimana kita menciptakan kebesaran GEMKARA. Tapi, kalau sejak awal kita sudah minta proyek kepada Pa Bupati, minta ini, minta ini, minta ini, ya selesai lah,” tegasnya.

Pjs Bupati Batu Bara diwakili Plt Kadisdik Bahrumsyah saat menyampaikan kata sambutan dilanjutkan dengan membuka Mubeslub GEMKARA 2018. (Foto: Azrin Marydha)

Sebelumnya Pjs Bupati Batu Bara Faisal Hasrimy diwakili Plt Kadis Pendidikan Bahrumsyah dalam kata sambutan saat membuka Mubeslub tersebut, mengharapkan GEMKARA terlibat aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Batu Bara. Secara historis, GEMKARA tidak bisa lepas dari Kabupaten Batu Bara. “Kabupaten Batu Bara adalah GEMKARA, GEMKARA adalah Kabupaten Batu Bara,” ujarnya menggambarkan hubungan dan fakta historis tesebut.

Bupati juga memaparkan kondisi riil berbagai sector di Kabupaten Batu Bara baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan, social budaya dan kondisi infrastruktur termasuk persoalan letak pusat pemerintahan. Dengan memaparkan kondisi riel tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan GEMKARA dalam Mubeslub tersebut.

“Pemkab mengharapkan kontribusi dan peran nyata GEMKARA dalam proses pembangunan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan pemekaran Batu Bara,” ujarnya. (rin)

Recommended For You


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *