DPP FKM Tabagsel Duga Ada Kecurangan Pilkades Kota Padangsidempuan

  1. Padangsidimpuan- Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa (DPP FKM) Tapanuli Bagian Selatan (TABAGSEL) yang beralamat di Jl. Batang Ayumi Julu Kecamatan Psp-Selatan Kota Padangsidimpuan, melakukan aksi di depan Kantor Walikota Padangsidimpuan, Rabu (03/01/2018).
Namun, aksi orasi tentang dugaan kecurangan dalam Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa se-Kota Padangsidimpaun itu tak digubris oleh pihak pemerintah kota.
Merasa aksinya tak ditanggapi di Kantor Walikota, Akhirnya seratusan massa FKM TABAGSEL melanjutkan perjuangan mereka ke kantor DPRD Padangsidimpuan yang letaknya berseberangan jalan dengan kantor Walikota Padangsidimpuan.

Rahmad Kurniawan, Mahran Ali S. Rambe dan Saddam Ikhsan Firdaus Hasibuan selaku Koordinator aksi menyampaikan tuntutan mereka atau petisi terbuka kepada Pemko Padangsidimpuan dan DPRD kota Padangsidimpuan, agar, 1. Menjunjung tinggi supremasi hukum serta amanah, Istiqomah dalam manjalankan
tugas dan fungsinya sebagai pejabat daerah.

2. Melakukan peninjauan kembali dan evaluasi terhadap hasil pemilihan kepala desa di Kota Padangsidimpuan. 3. Menindak lanjuti serta secepatnya membentuk Panitia Khusus dalam upaya
mengungkap tindak kecurangan pada pemilihan Kepala Desa Kota
Padangsidimpuan. Serta, 4. Melakukan pemanggilan terhadap Panitia PILKADES terkait aspirasi yang kami sampaikan.

Di DPRD Padangsidimpuan, masaa aksi diterima oleh Fraksi Golkar, Irsan Efendi Nst, Fraksi Demokrat, Khoiruddin, Fraksi PAN, Epri J Samudra dan dari Fraksi PDI-P.

Mereka berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari Mahasiswa dan masyarakat, dan berharap kepada Pemko Padangsidimpuan agar mau mendengar dan bersinergi dengan tuntutan petisi yang disampaikan ini.

Saddam Ikhsan Firdaus Hsb, selaku Koordinator ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa Pejabat Daerah (Walkot Psp_red) dalam hal ini kesannya tidak menjunjung tinggi supremasi hukum.

Dia berharap agar dilakukan peninjauan kembali, serta Pemko Padangsidimpuan hendaknya melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Panitia PILKADES.

“Seharusnya pihak pemerintah kota Padangsidimpuan juga menciptakan Panitia Pengawas, sesuai dengan pasal 67 PERDA No.2 Tahun 2016,” pungkasnya dengan nada sedikit kecewa. (Jam’S)

Recommended For You


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *