Bersama DKP PWI Sumut, Mahasiswa STIM Sukma Medan Antusias Bahas Berita Hoax

Teks Photo: Para Anggota DKP PWI Sumut foto bersama sebagian mahasiswa-mahasiswi STIM Sukma Medan, seusai kegiatan pendidikan pers berthema “Jurnalisme Berbasis HAM”, Selasa 17 April 2018. (ist)

Medan- Hampir seratus mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Managemen (STIM) Sukma tampak antusias membahas berkembangnya berita hoax, saat mengikuti diskusi pendidikan pers berthema “Jurnalisme Berbasis HAM” dengan sub thema “Tidak Berita Bohong” di kampusnya Jalan Sakti Lubis Medan, Selasa (17/4/2018).

Dua pembicara dari Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DKP PWI Sumut) H War Djamil dan Nurhalim Tanjung antara lain memaparkan betapa pentingnya penerapan jurnalisme berbasis HAM dalam pengelolaan media massa, baik media cetak, media elektronik maupun media online. Sebab dengan itu maka setiap pemberitaan akan jauh dari kemungkinan merugikan hak pribadi seseorang.

Selain itu, jurnalisme berbasis HAM juga akan memperkuat ketaatan wartawan terhadap kode etik terutama Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yang mengatur bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Padahal, dalam perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini, justru berita bohong atau “hoax” sangat banyak menyebar terutama di berbagai media social (medsos).

“Kalau media pers, sepanjang wartawannya menaati kode etik maka berita hoax (bohong) sangat kecil kemungkinannya lolos dalam pemberitaan, sebab ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh wartawan dan redaksinya sebelum menerbitkan sesuatu berita tersebut,” ujar War Djamil.

Perihal berita “hoax” kemudian menjadi focus sorotan para mahasiswa-mahasiswi peserta kegiatan tersebut, saat berlangsung sesi tanya-jawab. Tak kurang dari 8 mahasiswa termasuk diantaranya dosen, membahas dan melontarkan pertanyaan mengenai hoax. Di antara yang ditanyakan adalah, mengapa berita hoax bisa begitu leluasa menyebar uas seperti dibiarkan, dan mengapa Dewan Kehormatan PWI tidak mengatasinya.

War Djamil dan Nurhalim Tanjung serta turut ditambahkan oleh Anggota DKI PWI Sumut Azrin Marydha yang bertindak sebagai moderator, menjelaskan bahwa peran dan fungsi DK PWI termasuk DKP PWI Sumut hanyalah sebatas pengawasan terhadap pemberitaan di media pers khususnya media dengan pimpinan dan wartawannya merupakan anggota PWI. Sedangkan untuk media secara umum, peran pengawasan dan penindakan ada pada Dewan Pers.

Namun demikian, sesuai ketentuan dalam Undang Undang No 40/1999 Tentang Pers, sesungguhnya setiap orang yang menjadi obyek pemberitaan memiliki hak jawab yang dapat digunakan untuk menyanggah sesuatu pemberitaan yang tidak benar atas dirinya serta menjelaskan bagaimana yang benarnya.

“Hak jawab itu dapat dikirimkan ke redaksi media yang memberitakan, dan media tersebut wajib menerbitkannya,” ujar War Djamil.

Selain itu, setiap warga masyarakat juga memiliki hak koreksi yaitu menyampaikan koreksi dan perbaikan apabila mengetahui suatu pemberitaan yang keliru di media pers, dan media itu juga wajib memuatnya.

“Termasuk apabila kita mengetahui ada berita hoax (bohong), fitnah, sadis dan cabul maka dapat melaporkannya kepada DK PWI agar dapat ditindaklanjuti atau bisa juga langsung ke Dewan Pers,” tambah Azrin.

Pada kesempatan itu juga diungkapkan sejumlah pasal yang dapat menjerat penyebar “hoax” dan fitnah, baik berdasarkan KUHP maupun Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Jadi siapa saja penyebar hoax dapat dibawa ke ranah hukum, jika di media pers tentu melalui Dewan Pers, sedangkan jika di media sosial lainnya bisa langsung dilaporkan ke polisi,” tukasnya.

Kegiatan ini dilaksanakan DKP PWI Sumut sebagai salah satu program kerjanya di tahun 2018 ini. Ketua DKP PWI Sumut H Sofyan Harahap dalam katan sambutan di awal acara menyebutkan, berita “hoax” menjadi prioritas untuk dibahas sebab tingkat penyebarannya saat ini dinilai sudah sangat luar biasa. Hal ini juga kerap menjadi keluhan Presiden Joko Widodo, seperti yang dilontarkannya pada kesempatan berpidato pada peringatan Hari Pers Nasional yang lalu.

Ketua STIM Sukma Wardayani SE, M.Si saat menyampaikan kata sambutan juga di awal kegiatan tersebut, mengapresiasi positif DK PWI Sumut yang berkenan menyampaikan pendidikan pers kepada mahasiswa perguruannya.

Menurut Wardayani, dengan tingkat penggunaan “gudget” yang besar saat ini dan setiap gudget bisa diisi sampai 7 aplikasi media social maka potensi penyebaran “hoax” sungguh sangat sugnifikan.

“Karena itu, bagi kami yang memiliki hampir seribu mahasiswa-mahasiswi, sangat penting menerima pendidikan pers ini khususnya tentang bahaya “hoax” termasuk konsekuensi hukum terhadap penyebarnya, agar selain tidak tertular penyakit menyebar hoax juga mungkin dapat berperan untuk memerangi hoax,” ujarnya. (rin)

Recommended For You


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *